Home / Pemko Banda Aceh

Senin, 13 April 2026 - 23:00 WIB

Banda Aceh Arahkan Pembangunan 2027 ke SDM, Layanan Dasar, dan Kolaborasi

mm Redaksi

Wali Kota Banda Aceh IIliza Sa'aduddin Djamal bersama Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah menandatangi dokumen Musrenbang RKPD 2027, Senin (13/4/2026). Foto: Dok. Istimewa

Wali Kota Banda Aceh IIliza Sa'aduddin Djamal bersama Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah menandatangi dokumen Musrenbang RKPD 2027, Senin (13/4/2026). Foto: Dok. Istimewa

Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada peningkatan layanan dasar, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta kolaborasi lintas sektor.

Hal itu disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat membuka Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2027, Senin (13/4/2026).

Ia mengatakan bahwa fokus tersebut menjadi bagian dari strategi pembangunan yang lebih menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga kualitas hidup masyarakat.

Baca Juga :  Wali Kota Banda Aceh Hadiri Light Up The Dream, Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Menurutnya, tema pembangunan 2027 dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, dengan menyeimbangkan pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas manusia.

“Kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun manusia. Ini penting agar hasil pembangunan bisa berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam implementasinya, pemerintah memprioritaskan peningkatan akses pendidikan melalui program beasiswa, serta penguatan sektor kesehatan, khususnya penanganan stunting dan penyakit menular.

Illiza menegaskan, persoalan stunting tidak bisa dilihat semata dari aspek ekonomi, melainkan juga dipengaruhi pola hidup dan kesadaran masyarakat.

Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pelatihan bersertifikasi bagi pelaku UMKM, serta pengembangan program berbasis lingkungan, termasuk pengelolaan sampah yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru.

Baca Juga :  Dorong Generasi Sehat, Illiza Tekankan Pentingnya Keamanan Pangan di Sekolah

Sejumlah program yang telah berjalan, seperti pasar pangan murah dan subsidi kebutuhan pokok, juga akan terus dilanjutkan guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong model pembangunan berbasis kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga nasional maupun internasional. Salah satunya melalui kerja sama dengan Bank Indonesia dalam penerapan sistem pembayaran digital QRIS.

Baca Juga :  Safari Ramadan di Jeulingke, Pemko Banda Aceh Serap Aspirasi Warga dan Bantu Masjid

Kemitraan juga diperluas dengan perguruan tinggi, lembaga non-pemerintah, hingga kerja sama luar negeri, termasuk dengan kota-kota di Jepang dan Paris.

Illiza menyebut, capaian penurunan angka kemiskinan pada 2026 menjadi dasar untuk memperkuat program pembangunan ke depan. “Yang terpenting bagaimana capaian ini bisa kita jaga, bahkan ditingkatkan, sehingga kesejahteraan masyarakat terus membaik,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, Banda Aceh ditargetkan berkembang sebagai kota yang inklusif, adaptif, dan tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman, seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Pemko Banda Aceh

Tarhib Ramadhan 1447 H Digelar di Blang Padang, Pemko Banda Aceh Perkuat Kolaborasi dan Syariat

Pemko Banda Aceh

Pemko Banda Aceh Salurkan Bantuan Seragam dan Tas Sekolah bagi Anak Yatim di Ulee Kareng

Daerah

Wali Kota Banda Aceh Salurkan Bantuan Kemanusiaan Tahap II untuk Korban Banjir Bandang di Aceh Utara

Pemko Banda Aceh

Lestarikan Kuliner Tradisional, Pemko Banda Aceh Bagi Ie Bu Peudah di Pasar Aceh Lama

Daerah

BPJS Kesehatan Serahkan Bantuan Bencana dan Penghargaan Nasional kepada Pemko Banda Aceh

Pemko Banda Aceh

Kadispora Banda Aceh: Butuh Dukungan Semua Pihak untuk Wujudkan Generasi Berprestasi

Pemko Banda Aceh

Pemko Banda Aceh Teruskan Pasar Murah, Harga Bahan Pokok Tetap Terjangkau

Parlementarial

DPRK Banda Aceh Targetkan Kinerja Pengawasan 95 Persen dalam Program Kerja 2026