Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh, Selasa (31/3/2026) di Kantor BPK Perwakilan Aceh.
Penyerahan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM, dan diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Andri Yogama S.E., M.M., Ak., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, CA.
Dalam keterangannya, Bupati Tarmizi menjelaskan bahwa penyerahan LKPD unaudited ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa pada akhir Maret 2026, seluruh pemerintah daerah di Indonesia secara serentak menyampaikan LKPD kepada BPK untuk dilakukan audit terinci.
“Laporan keuangan ini mencakup LRA, Neraca, hingga CaLK, yang semuanya disusun sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 56. Proses penyusunannya ditargetkan rampung dalam waktu 60 hari sejak tahun anggaran berakhir,” ujar Tarmizi.
Tarmizi menambahkan, penyerahan LKPD unaudited tersebut merupakan langkah awal untuk memperoleh opini dari BPK, termasuk harapan meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai cerminan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
“Laporan ini kami serahkan untuk diaudit secara rinci oleh BPK. Kami berharap hasil audit nanti dapat memberikan penilaian terbaik, karena ini menyangkut akuntabilitas kita dalam mengelola keuangan daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penyerahan LKPD tepat waktu menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sistem keuangan yang transparan dan kredibel.
“Ketepatan waktu ini merupakan bentuk kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ini adalah komitmen kami untuk terus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dikelola dengan penuh tanggung jawab,” pungkas Bupati Tarmizi.
Editor: Dahlan
