Banda Aceh – Badan Gizi Nasional (BGN) RI mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar mengutamakan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi (MBG).
Wakil Kepala BGN RI Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, di Banda Aceh, menegaskan kebijakan tersebut bertujuan agar perputaran anggaran program tetap berada di daerah dan tidak mengalir ke luar wilayah.
Menurutnya, program MBG tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal.
Ia mencontohkan kebutuhan telur untuk program MBG di Kabupaten Pidie yang mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun. Jika pasokan telur didatangkan dari luar daerah, maka nilai ekonomi tersebut tidak akan dinikmati oleh masyarakat setempat.
“Jika kebutuhan dipenuhi dari luar, maka uang yang seharusnya beredar di daerah justru keluar. Ini tentu merugikan daerah karena tidak mampu mengoptimalkan potensi lokal,” ujarnya.
Sony juga menyebutkan, saat ini terdapat 553 unit SPPG di Aceh dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 28 ribu orang. Sementara itu, jumlah penerima manfaat program MBG di provinsi tersebut mencapai sekitar 1,7 juta jiwa.
Dengan asumsi biaya Rp10 ribu per orang, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program ini di Aceh diperkirakan mencapai lebih dari Rp17 miliar setiap hari.
Ia menegaskan, jika seluruh kebutuhan program dipenuhi dari dalam daerah, maka perputaran dana tersebut akan tetap berada di Aceh dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Karena itu, BGN meminta satuan tugas MBG di setiap daerah untuk memastikan rantai pasok kebutuhan pangan berasal dari wilayah masing-masing, mulai dari beras, sayuran, buah hingga produk peternakan.
“Program ini juga menjadi peluang untuk memberdayakan petani dan peternak lokal agar terlibat langsung dalam pemenuhan kebutuhan pangan,” kata Sony.
Editor: Dahlan
