Jakarta – Kamis, 12 Februari 2026 menjadi penanda satu tahun kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah.
Refleksi capaian dan arah pembangunan ibu kota Provinsi Aceh itu dipaparkan dalam wawancara eksklusif program Zona Inspirasi yang disiarkan langsung dari Studio KompasTV, Jakarta Pusat, dalam dialog bertajuk “Banda Aceh Tumbuh dan Tangguh”.
Dalam wawancara yang dipandu host Wandha Dwiutari tersebut, Illiza memaparkan berbagai praktik terbaik (best practice) pemerintahannya selama satu tahun terakhir, dengan fokus utama pada konsolidasi fiskal dan penguatan pelayanan dasar sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintahan dimulai dalam kondisi fiskal yang terbatas dengan beban utang daerah. Karena itu, langkah cepat dilakukan melalui rasionalisasi belanja, penyelesaian kewajiban keuangan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
“Kami memulai dengan situasi fiskal yang tidak mudah. Karena itu, yang pertama kami lakukan adalah memastikan keuangan daerah sehat, utang terselesaikan, dan pelayanan dasar tetap berjalan. Bagi kami, stabilitas itu fondasi,” ujar Illiza dalam wawancara live tersebut.
Ia menegaskan, pembangunan Banda Aceh tidak semata mengejar pertumbuhan angka statistik, tetapi memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara nyata.
“Yang ingin kami bangun bukan hanya pertumbuhan, tetapi kualitas. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan harus benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Kemiskinan Turun, IPM Tertinggi Nasional
Bersama Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, pemerintah kota juga memperkuat pendekatan berbasis data dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
Berdasarkan data BPS November 2025, angka kemiskinan di Banda Aceh turun dari 6,95 persen menjadi 5,45 persen dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banda Aceh mencapai 89,55 poin, tertinggi secara nasional.
Illiza menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh elemen, dengan intervensi kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis data.
“Penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini adalah hasil kerja bersama. Intervensinya harus tepat sasaran dan berbasis data,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pola kepemimpinan kolaboratif yang diterapkan, yakni memadukan arah kebijakan strategis dengan penguatan sistem serta monitoring berbasis data secara berkelanjutan.
Editor: Dahlan
