Home / Pemerintah Aceh

Senin, 2 Februari 2026 - 12:15 WIB

Syafrial: Tuduhan Sekda Aceh Kerahkan Buzzer Tidak Berdasar dan Cenderung Fitnah

mm Redaksi

Pemerhati sosial alumni UNIDA Aceh, Syafrial, S.Sos. Foto: Dok. Istimewa

Pemerhati sosial alumni UNIDA Aceh, Syafrial, S.Sos. Foto: Dok. Istimewa

Banda Aceh – Pemerhati sosial alumni Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Aceh, Syafrial, S.Sos, menegaskan bahwa kritik dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara etis, objektif, dan bersifat membangun, bukan dilatarbelakangi kepentingan pribadi maupun sentimen emosional.

Menurut Syafrial, kritik seharusnya mengandung solusi dan edukasi bagi masyarakat, bukan justru menyerang karakter individu atau membentuk opini yang menyesatkan.

“Kritik itu harus memberikan solusi, bukan membunuh karakter seseorang,” ujar Syafrial di Banda Aceh, Minggu (1/2/2026).

Baca Juga :  Menteri Abdul Mu’ti: Pendidikan Aceh Harus Berbasis Karakter dan Keadilan Akses

Ia menilai, sejumlah kritik yang berkembang belakangan cenderung bersifat personal dan tidak berfokus pada kinerja lembaga. Syafrial juga menanggapi isu yang menuding Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh mengerahkan buzzer untuk membangun narasi tertentu, yang menurutnya tidak benar dan mengarah pada fitnah.

Syafrial mengajak semua pihak agar tidak mempolitisasi kinerja Pemerintah Aceh, terlebih di tengah upaya pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah mengembalikan kondisi masyarakat agar kembali normal dan mampu menata kehidupan ke depan.

Baca Juga :  Mualem Dorong Kejelasan Skema Rehabilitasi Pascabencana dalam Rakor Nasional di Kemendagri

“Apalagi kita akan segera memasuki bulan suci Ramadhan. Masyarakat membutuhkan suasana yang tenang agar dapat beribadah dengan nyaman,” katanya.

Ia menegaskan, tuduhan mengenai pengerahan buzzer oleh Sekda Aceh tidak memiliki dasar fakta dan lebih bersifat opini sepihak. Syafrial juga mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh dalam melakukan pemulihan pascabencana dan mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan agar proses tersebut berjalan optimal.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh dan Kementerian HAM Teken Nota Kesepakatan Penguatan Reintegrasi dan HAM

Selain itu, ia berharap lembaga mitra pemerintah tidak membangun opini yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Stabilitas dan kondusivitas daerah, menurutnya, sangat penting agar roda pemerintahan dapat tetap fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.

Di akhir pernyataannya, Syafrial mengingatkan agar pimpinan daerah tidak perlu menanggapi setiap kritik yang tidak konstruktif. Ia mengutip peribahasa, “Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu,” sebagai pesan untuk terus fokus pada kerja nyata demi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Daerah

Sekda Aceh Kumpulkan NGO dan Relawan, Bahas Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi

News

Gubernur Aceh Sambut Kedatangan Menteri Kehutanan dan Rombongan Komisi IV DPR RI
PON Beladiri 2025

Pemerintah Aceh

Kontingen Aceh Resmi Berangkat ke PON Beladiri 2025

Pemerintah Aceh

Kembali dari Tanah Suci, Wagub Fadhlullah Disambut Hangat Warga Kampung Halaman

Pemerintah Aceh

Wali Nanggroe Tegaskan Akses Layanan Kesehatan Harus Dibuka Luas bagi Warga Terdampak Bencana di Aceh

News

Marlina Muzakir: Produk Kerajinan Aceh Harus Mendunia

Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh Terima Dividen Rp26,7 Miliar dari PT PEMA 

Nasional

Gubernur Aceh Hadiri International Conference on Infrastructure di Jakarta