Home / Pemerintah Aceh

Senin, 2 Februari 2026 - 12:15 WIB

Syafrial: Tuduhan Sekda Aceh Kerahkan Buzzer Tidak Berdasar dan Cenderung Fitnah

mm Redaksi

Pemerhati sosial alumni UNIDA Aceh, Syafrial, S.Sos. Foto: Dok. Istimewa

Pemerhati sosial alumni UNIDA Aceh, Syafrial, S.Sos. Foto: Dok. Istimewa

Banda Aceh – Pemerhati sosial alumni Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Aceh, Syafrial, S.Sos, menegaskan bahwa kritik dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara etis, objektif, dan bersifat membangun, bukan dilatarbelakangi kepentingan pribadi maupun sentimen emosional.

Menurut Syafrial, kritik seharusnya mengandung solusi dan edukasi bagi masyarakat, bukan justru menyerang karakter individu atau membentuk opini yang menyesatkan.

“Kritik itu harus memberikan solusi, bukan membunuh karakter seseorang,” ujar Syafrial di Banda Aceh, Minggu (1/2/2026).

Baca Juga :  Menteri Abdul Mu’ti: Pendidikan Aceh Harus Berbasis Karakter dan Keadilan Akses

Ia menilai, sejumlah kritik yang berkembang belakangan cenderung bersifat personal dan tidak berfokus pada kinerja lembaga. Syafrial juga menanggapi isu yang menuding Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh mengerahkan buzzer untuk membangun narasi tertentu, yang menurutnya tidak benar dan mengarah pada fitnah.

Syafrial mengajak semua pihak agar tidak mempolitisasi kinerja Pemerintah Aceh, terlebih di tengah upaya pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah mengembalikan kondisi masyarakat agar kembali normal dan mampu menata kehidupan ke depan.

Baca Juga :  Mualem Dorong Kejelasan Skema Rehabilitasi Pascabencana dalam Rakor Nasional di Kemendagri

“Apalagi kita akan segera memasuki bulan suci Ramadhan. Masyarakat membutuhkan suasana yang tenang agar dapat beribadah dengan nyaman,” katanya.

Ia menegaskan, tuduhan mengenai pengerahan buzzer oleh Sekda Aceh tidak memiliki dasar fakta dan lebih bersifat opini sepihak. Syafrial juga mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh dalam melakukan pemulihan pascabencana dan mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan agar proses tersebut berjalan optimal.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh dan Kementerian HAM Teken Nota Kesepakatan Penguatan Reintegrasi dan HAM

Selain itu, ia berharap lembaga mitra pemerintah tidak membangun opini yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Stabilitas dan kondusivitas daerah, menurutnya, sangat penting agar roda pemerintahan dapat tetap fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.

Di akhir pernyataannya, Syafrial mengingatkan agar pimpinan daerah tidak perlu menanggapi setiap kritik yang tidak konstruktif. Ia mengutip peribahasa, “Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu,” sebagai pesan untuk terus fokus pada kerja nyata demi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

40 Calon Anggota Badan Baitul Mal Aceh Lulus Ujian CAT, Tahap Wawancara Digelar 19-21 September
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Dr. Misran Fuadi, S.Ag., M.AP. Foto: Dok. Istimewa

Advertorial

DSI Aceh Dorong Pencegahan LGBT melalui Edukasi Agama dan Dakwah

Pemerintah Aceh

Dek Fadh Apresiasi Produk UMKM Pidie saat Kunjungi Expo Pembangunan

Pemerintah Aceh

DPKA Aceh Hadirkan Ruang Baca Ramah Anak untuk Tumbuhkan Minat Literasi Sejak Dini

Pemerintah Aceh

Kadisdik Aceh: Melalui Sekolah Unggul Garuda Transformasi, Pendidikan Aceh Siap Terbang Tinggi

Daerah

TP PKK Aceh Tinjau Pengungsian Korban Banjir Bandang di Meurah Dua, Fokus pada Kesehatan dan Trauma Healing

Pemerintah Aceh

Ketua TP PKK Aceh Terharu Terima Karya Batik dan Lukisan Anak Disabilitas di Hari Disabilitas Internasional 2025

Pemerintah Aceh

APEKSI 2026 di Banda Aceh, Mendagri dan Wagub Aceh Soroti Urbanisasi hingga Penguatan Ekonomi Daerah