Home / Pemerintah

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 11:00 WIB

Wali Nanggroe Bahas Penguatan Lembaga Aceh dengan Mendagri

mm Redaksi

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., di kediaman dinas Mendagri, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu malam 15 Oktober 2025. dok. Ist

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., di kediaman dinas Mendagri, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu malam 15 Oktober 2025. dok. Ist

Jakarta  – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., di kediaman dinas Mendagri, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu malam (15/10/2025).

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kehormatan sejak pukul 20.00 hingga 21.30 WIB.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyebutkan bahwa dalam kesempatan tersebut kedua tokoh membahas secara mendalam mengenai penguatan serta independensi Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Lembaga ini merupakan lembaga adat dan kepemimpinan kultural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Baca Juga :  Kak Na Lepas LEREX 4x4, Dukung Wisata Alam Gayo Lues

Wali Nanggroe menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan agar lembaga tersebut dapat menjalankan mandat konstitusionalnya secara berkelanjutan.

“Kami berdiskusi mengenai pentingnya penguatan sistem kelembagaan dan aspek keuangan, agar Lembaga Wali Nanggroe dapat berfungsi secara mandiri dan berdaya guna dalam menjaga marwah kekhususan Aceh,” sebut Wali Nanggroe.

Baca Juga :  Asisten III Sekda dan Ketua TP PKK Aceh Hadiri Malam Pisah Sambut Kapolda

Selain itu, Wali Nanggroe juga menyampaikan pentingnya memperkuat peran Mahkamah Syariah Aceh sebagaimana diamanatkan dalam UUPA, sebagai bagian integral dari sistem keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh.

Mendagri Tito Karnavian menyambut baik komitmen tersebut dan menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan tata kelola kelembagaan Aceh yang berlandaskan prinsip kekhususan.

“Pemerintah pusat mendukung setiap upaya yang bertujuan memperkuat implementasi UUPA secara konsisten dan berkeadilan,” ujar Tito.

Baca Juga :  Wakil Ketua Dekranasda Aceh Besar Sambut Hangat Kunjungan Kerja IAD Kejati Aceh

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat penting Kementerian Dalam Negeri, di antaranya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Dr. Safrizal ZA, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, serta Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan.

Sementara dari pihak Lembaga Wali Nanggroe, hadir mendampingi Wali Nanggroe yakni Ketua Mahkamah Syariah Aceh Dr. Drs. H. Zulkifli Yus, M.H, Staf Khusus M. Raviq, dan Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasballah.***

Editor: RedaksiReporter: Redaksi

Share :

Baca Juga

Aceh Barat

Sambut Ramadhan 2026, Forkopimda Aceh Barat Imbau Warga Jaga Syariat dan Ketertiban

Aceh Barat

Pemkab Aceh Barat Dorong Pelarangan Permainan Domino, Ini Alasan Bupati Tarmizi

Aceh Barat

263 Tuha Peut dari 50 Gampong di Aceh Barat Resmi Dilantik, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa
Paskibraka

Pemerintah

Aceh Utara Lepas 35 Calon Paskibraka, Tiga Wakili ke Tingkat Provinsi

Pemerintah

Pemkab Pidie Jaya Raih WTP ke-12 dari BPK RI, Bukti Konsistensi Pengelolaan Keuangan Transparan

Nasional

Tekanan Fiskal Menguat di Forum APEKSI 2026, Pemerintah Kota Diminta Perkuat Strategi Keuangan

Aceh Barat

THR PNS dan PPPK Aceh Barat Segera Cair, Total Anggaran Capai Rp25,4 Miliar

Aceh Besar

Aceh Besar Catat Kenaikan Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Dorong Pembentukan BRIDA