Aceh Besar — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE, menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Selasa (11/11/2025).
Kedatangan Mendagri ke Aceh dilakukan dalam rangka menghadiri acara pemberian Anugerah Adat oleh Wali Nanggroe Aceh, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu besok, 12 November.
Turut hadir menyambut Mendagri di Bandara SIM, Kapolda Aceh, Wakapolda, Kabinda, Kasdam Iskandar Muda, Danlanud SIM, Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, serta sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, di antaranya Asisten I Sekda Aceh, Kepala BKA, Kepala BPKA, dan Kepala Biro Adpim Setda Aceh.
Kunjungan Menteri Tito Karnavian ke Aceh menjadi perhatian khusus karena bertepatan dengan penganugerahan adat dari Wali Nanggroe Aceh, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya memperkuat hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Sebelumnya di Jakarta, Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf telah menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Mendagri atas rencana penganugerahan adat tersebut. Pertemuan itu berlangsung di ruang kerja Mendagri, Kementerian Dalam Negeri.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir langsung pada prosesi pemberian anugerah adat di Aceh.
“Saya mohon maaf karena besok tidak dapat hadir pada acara adat bersama Bapak Mendagri. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat, semoga sukses dan selalu dalam kebahagiaan,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang dinilainya berjalan baik berkat koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Aceh, dan lembaga adat.
“Saya turut menyampaikan selamat atas segala urusan yang berjalan lancar di Aceh selama ini, berkat arahan dan perhatian seluruh pihak,” kata Mendagri.
Tito juga memberikan penghargaan kepada Wali Nanggroe Aceh atas pelaksanaan pemberian Anugerah Adat tersebut. Ia berharap kegiatan ini semakin memperkuat hubungan antara Pemerintah Pusat dan masyarakat Aceh, serta menjadi simbol keharmonisan antara nilai adat dan pemerintahan.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
