Banda Aceh — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik menerima mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menyampaikan aspirasi terkait penanganan pemulihan pascabencana di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore (10/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Taufik menegaskan Pemerintah Aceh terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Ia memastikan ruang komunikasi tetap tersedia untuk membahas berbagai persoalan yang muncul dalam proses pemulihan pascabencana.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Menurutnya, Pemerintah Aceh bersama seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Upaya tersebut mencakup sejumlah sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan penyediaan hunian.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Taufik menjelaskan, Pemerintah Aceh sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi sekaligus mendorong percepatan penanganan pascabencana.
Komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga akan diperkuat agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” kata Taufik.
Ia mengakui proses pemulihan tidak dapat dilakukan Pemerintah Aceh seorang diri. Karena itu, pemerintah membuka komunikasi dengan berbagai pihak untuk menerima masukan dan mencari solusi atas persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” ujarnya.
Untuk memperkuat akses informasi publik, Pemerintah Aceh juga telah menyediakan posko yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan pascabencana.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” ujar Taufik.
Ia berharap komunikasi dengan mahasiswa tidak berhenti setelah aksi penyampaian aspirasi. Menurutnya, kritik dan masukan dari mahasiswa dapat menjadi bagian dari pengawasan bersama terhadap proses pemulihan Aceh.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa USK menyampaikan sejumlah temuan dan tuntutan terkait kondisi pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh.
Ketua BEM USK memaparkan hasil observasi mahasiswa di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan pemantauan tersebut, mahasiswa masih menemukan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana dan belum sepenuhnya tertangani.
Mahasiswa meminta kondisi tersebut mendapat perhatian serius karena pemulihan sektor pendidikan berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas belajar masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Teknik USK menyoroti aspek transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi terkait penggunaan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses pemulihan.
Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK turut menyoroti kondisi fasilitas kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Mahasiswa juga mempertanyakan serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana.
Aksi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui dialog antara mahasiswa dan Plt Sekda Aceh. Pemerintah Aceh menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan SKPA dan pemerintah kabupaten/kota serta terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dalam mengawal proses pemulihan pascabencana.
Editor: Dahlan
