Medan – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa komunikasi publik menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Sumut, Dr. H. Muhammad Suib, yang mewakili Sekda Sumut, saat membuka Rembuk Komunikasi Publik Edisi II di Aula BPSDM Medan, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurut Dr. Suib, acara ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kapasitas ASN di bidang informasi, komunikasi publik, dan kehumasan pemerintahan daerah.
“Rembuk ini menjadi sarana penting bagi ASN agar tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia menekankan, komunikasi publik yang efektif tidak hanya sekadar menyampaikan pesan, tetapi harus membangun partisipasi, membuka ruang dialog, dan memastikan informasi pembangunan tersampaikan dengan jelas dan bermakna.
Tantangan dan Peluang Transformasi Digital
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, Dr. Edi Yandra, turut memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang mengangkat tema strategi komunikasi di era digital. Menurutnya, transformasi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerintah daerah dalam menyebarkan kebijakan publik.
“Informasi kebijakan Pemerintah Aceh harus dikemas secara kreatif, ringkas, dan relevan agar mudah dipahami masyarakat, khususnya generasi muda. Kita harus beralih dari sekadar pengumuman menjadi narasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan publik,” jelas Edi Yandra.
Ia juga menegaskan pentingnya menjadikan media milik pemerintah daerah sebagai sumber informasi yang kredibel. Oleh karena itu, pemerintah Aceh berkomitmen meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Kominfo agar mampu mengelola informasi dan merespons isu publik secara cepat dan proaktif.
Sinergi Digital untuk Pemerintahan Modern
Di era digital, keterbukaan informasi menjadi kunci utama. Dr. Edi Yandra menekankan pentingnya sinergi dengan media massa, influencer, dan komunitas digital untuk memastikan penyebaran informasi kebijakan berjalan efektif serta mencegah disinformasi.
“Kami berharap setiap kebijakan Pemerintah Aceh dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dukungan dan partisipasi publik dalam pembangunan semakin kuat. Ekosistem digital akan menjadi sarana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan modern,” tutupnya.***
Editor: RedaksiReporter: Tika Fitri Lestari
