Banda Aceh — Pertemuan penting antara Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dengan rombongan Komisi VIII DPR RI serta perwakilan Kementerian Sosial, BNPB, dan Kepala BPJPH Haekal Hasan berlangsung di Ruang Potda Kantor Gubernur Aceh, Rabu (10/11/2025). Suasana rapat penuh keprihatinan ketika para pihak mendengarkan paparan tentang skala kerusakan dan dampak banjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menyebut bencana banjir yang meluas di Aceh sudah berada di luar batas normal.
“Bencana ini harus menjadi bencana nasional,” tegasnya.
Menurutnya, percepatan penanganan darurat sangat mendesak agar Aceh segera masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. “Kita harus bangun hunian sementara agar warga tidak terlalu lama di pengungsian,” tambah Ansory.
Anggota Komisi VIII DPR RI Husni Thamrin turut mengkritik penanganan dari Kementerian Sosial. Ia menyoroti pembangunan 21 dapur umum yang hanya mampu melayani sekitar 100 ribu pengungsi.
“Sementara pengungsi lebih dari 900 ribu orang. Ini sangat tidak sebanding,” ujarnya.
Ia juga meminta BNPB segera menyalurkan alat berat, logistik, dan dukungan dari provinsi lain yang tidak terdampak. “Apa yang kita punya di daerah lain, segera kirim ke Aceh,” tegasnya.
Beberapa anggota DPR lainnya mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional. Mereka menilai adanya keterlambatan BNPB dalam menyampaikan data akurat kepada Presiden, sehingga respons yang diambil menjadi lambat.
“Banyak data asal bapak senang yang sampai ke Presiden, sehingga situasi seolah tampak biasa saja,” kritik salah satu anggota DPR.
Sekda Aceh Paparkan Dampak Kerusakan Masif
Sekda Aceh M. Nasir melaporkan bahwa banjir melanda 18 kabupaten/kota, dan 15 daerah telah menetapkan status siaga darurat. Aceh Tamiang menjadi wilayah terparah dengan seluruh permukiman warga terendam lumpur.
“Kondisinya sangat luas dan masif. Di wilayah tengah mayoritas longsor, banyak akses darat terputus, stok Bulog pun semakin menipis,” jelasnya.
Nasir juga memaparkan bahwa lebih dari 165 ribu rumah warga rusak, mulai dari kategori berat hingga ringan. Skala kerusakan yang besar ini, menurutnya, tidak mungkin ditangani oleh Pemerintah Aceh tanpa dukungan penuh pemerintah pusat.
“Warga Aceh Tamiang kehilangan semua rumahnya. Mereka tidak akan mampu bangkit tanpa bantuan pusat,” ujar Nasir.
Ia juga menyoroti masalah ketidaksesuaian data yang dilaporkan kepada Presiden. “Kami berharap Presiden mau mendengar langsung laporan dari bupati dan wali kota terdampak,” tambahnya.
Sekda Aceh menyesalkan bahwa menjelang hari ke-14 masa tanggap darurat, sejumlah persoalan dasar belum terselesaikan.
“Lampu saja belum selesai. Jembatan-jembatan putus juga belum diperbaiki. Ini sangat mempengaruhi evakuasi dan distribusi bantuan,” ujarnya.
Penutup: Desakan Penetapan Bencana Nasional
Rapat ditutup dengan desakan kuat dari Komisi VIII DPR RI agar BNPB segera mengusulkan penetapan Bencana Nasional Sumatra, termasuk Aceh sebagai episentrum kerusakan terparah. Para anggota DPR menilai percepatan status dan kebijakan darurat merupakan satu-satunya cara mencegah krisis kemanusiaan yang lebih besar.
Editor: Dahlan
