JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya penerapan standar biaya penggunaan hotel dan restoran untuk rapat serta pertemuan resmi pemerintah. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Rifqi mengungkapkan, “Tentu jika rapat-rapatnya tidak terlalu penting dan skalanya kecil tetap harus memprioritaskan penggunaan kantor.” Pernyataan ini menegaskan bahwa penggunaan fasilitas hotel dan restoran harus dipertimbangkan dengan matang, terutama untuk agenda yang tidak mendesak.
Kebutuhan standar biaya tersebut muncul di tengah kebijakan penghematan anggaran yang ketat. Komisi II DPR pun memahami kondisi industri perhotelan dan restoran yang terdampak langsung oleh pembatasan kegiatan meeting, incentive, convention, and event (MICE) selama ini. “Kita sambut positif, sepanjang kemudian semangatnya tetap dalam efisiensi dan efektifitas anggaran itu sendiri dan bisa dipertanggungjawabkan secara baik dan akuntabel,” tambah Rifqi.
Selain itu, Rifqinizamy menegaskan bahwa kepala daerah harus bertanggung jawab dalam menjaga efisiensi anggaran tersebut. Sekretaris daerah diharapkan memilah agenda rapat yang layak digelar di hotel atau restoran dan yang dapat dilakukan di kantor pemerintah.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah untuk kembali menggelar kegiatan dan rapat di hotel serta restoran. Menurut Tito, sektor perhotelan dan restoran sangat bergantung pada aktivitas MICE yang melibatkan banyak tenaga kerja serta rantai pasok makanan dan minuman.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa kegiatan rapat di hotel dan restoran juga dapat menggerakkan ekonomi para produsen yang memasok kebutuhan tersebut. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali sektor yang terdampak pandemi dan pembatasan anggaran.
Komisi II DPR dan pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan kebijakan ini dengan pengawasan ketat agar setiap pengeluaran anggaran tetap transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik serta perekonomian nasional. (ANTARA)
Editor: RedaksiReporter: Syaiful AnshoriSumber: https://www.antaranews.com/berita/4886737/komisi-ii-dpr-perlu-ada-standar-biaya-bagi-pemerintah-rapat-di-hotel
