Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan pascabencana guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan aman, nyaman, dan bermartabat.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana sekaligus kesiapan menyambut bulan suci Ramadhan di Banda Aceh, Senin (16/2/2026). Fokus utama pemerintah saat ini adalah memindahkan pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara) yang lebih layak.
Sekda Aceh menegaskan stabilitas kebutuhan pokok dan kelayakan tempat tinggal menjadi prioritas utama menjelang Ramadhan. Saat ini, sebanyak 6.060 unit huntara telah dibangun, namun masih terdapat warga yang bertahan di tenda darurat.
“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tapi menyangkut martabat dan perlindungan warga,” tegas M. Nasir.
Selain pembangunan huntara, pemerintah juga telah merampungkan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara. Bagi warga yang masih menunggu pembangunan rumah permanen, penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang dipastikan tetap berlanjut.
Dalam hal distribusi logistik, Sekda mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBA, BNPB, dan Kemensos. Ia meminta pendistribusian bantuan dilakukan berbasis data yang terverifikasi dan diperbarui secara berkala.
“Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara BPBA, Dinas Sosial, dan kabupaten/kota harus intensif. Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, sebanyak 307 dari 309 Puskesmas telah kembali beroperasi. Meski demikian, penguatan layanan kesehatan tetap diminta hingga tiga bulan ke depan, khususnya di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Layanan trauma healing bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi prioritas.
Sementara di sektor pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres 75 persen. Pemerintah juga menginstruksikan agar kebutuhan siswa seperti buku dan seragam segera dipenuhi melalui koordinasi lintas instansi.
Pemerintah Aceh menargetkan seluruh akses jalan desa kembali normal dalam satu bulan ke depan. Pembangunan Jembatan Bailey menjadi solusi prioritas yang ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Di sektor pengairan, Irigasi Jambo Aye mulai diuji alir untuk mengairi 7.000 hektare sawah pada akhir Februari 2026 guna menjaga ketahanan pangan dan ekonomi petani.
Mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok, pemerintah akan menggelar operasi pasar. Selain itu, pemerintah juga akan menyurati PLN pusat untuk mengusulkan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak.
Menyikapi peringatan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026, Sekda Aceh meminta tim SAR tetap siaga 24 jam serta memperkuat sistem mitigasi berbasis pengalaman bencana sebelumnya.
“Kita akan menyurat resmi ke PLN pusat untuk mengusulkan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Ini penting untuk menekan inflasi dan meringankan beban warga,” pungkasnya.
Editor: Dahlan
