Mataram — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi membuka Indonesia Ekonomi Syariah (IES) Forum dan Expo 2025 di Islamic Center Hubbul Wathan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/10/2025).
Kegiatan nasional ini menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Menag menjelaskan alasan pemilihan NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan IES tahun ini.
“Provinsi NTB adalah daerah yang paling berani mengedepankan ekonomi dan perbankan syariah. Bank Pembangunan Daerah NTB bahkan menjadi salah satu yang tercepat bertransformasi menjadi bank syariah penuh. Karena itu, sangat relevan bila starting point IES kita mulai dari NTB,” ujar Menag.
Nasaruddin menegaskan, penguatan ekonomi syariah bukanlah upaya “syariahtisasi” regulasi negara, melainkan pembukaan peluang ekonomi dan investasi halal yang memiliki potensi besar di tingkat global.
“Kita tetap negara Pancasila. Namun ada prospek besar yang harus kita garap bersama. Inggris, misalnya, menjadi negara yang sangat serius mengembangkan ekonomi syariah. Banyak pakar ekonomi Islam modern justru belajar ke sana,” katanya.
Menag juga mencontohkan sejumlah negara non-muslim seperti Thailand dan Jepang yang kini aktif mengembangkan industri halal karena besarnya potensi pasar global.
“Dulu di Jepang sulit mencari makanan halal, sekarang restoran halal sudah ada di mana-mana. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pun berlomba menciptakan produk halal karena sadar umat Islam, dengan populasi 1,3 miliar jiwa, adalah pasar ekonomi yang luar biasa besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menag menyebut Indonesia memiliki kombinasi ideal berupa stabilitas politik, ekonomi, dan kemajemukan masyarakat yang moderat.
“Ada negara yang gagal membayar pegawainya karena krisis berat. Namun Indonesia justru menunjukkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, seperti program makan bergizi gratis bagi siswa dan pemberdayaan nelayan. Ini capaian yang luar biasa,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia Ekonomi Syariah (IES) adalah gerakan untuk menghidupkan kembali potensi besar dana umat — zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, hingga fidyah — yang selama ini belum terkelola optimal.
“Kami menyebutnya raksasa besar yang sedang tidur. Bila potensi dana umat ini dikelola secara profesional, akan menjadi kekuatan ekonomi baru. Masjid di masa Rasulullah SAW bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat ekonomi dan pemberdayaan umat. NTB akan menjadi pilot project pengembangan konsep ini,” terang Nasaruddin.
Wagub NTB: Ekonomi Syariah untuk Keberkahan dan Kemandirian
Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri dalam sambutannya menyebut IES Forum dan Expo 2025 sebagai ajang strategis yang mempertemukan pelaku ekonomi syariah, akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dari seluruh Indonesia.
“IES bukan sekadar acara, tapi momentum berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta inspirasi dalam membangun ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan penuh keberkahan. Keberhasilan ekonomi bukan hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi dari keberkahan dan manfaat sosial yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen NTB untuk menjadi pusat ekonomi syariah di kawasan Indonesia timur, melalui pemberdayaan ekonomi pesantren dan santripreneur, pengembangan produk halal dan UMKM global, serta optimalisasi zakat, infak, dan wakaf bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin ekonomi syariah menjadi sumber keberkahan bagi seluruh lapisan masyarakat NTB,” tambahnya.
Dukungan Lintas Lembaga dan Internasional
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan perwakilan internasional, di antaranya Ketua TP PKK NTB Hj. Sinta M. Iqbal, Kepala Kanwil Kemenag NTB H. Zamroni Aziz, dan Pj. Sekda NTB Lalu Muhammad Faizol.
Hadir pula Duta Besar Suriah H.E. Abdulmonem Annaan, Duta Besar Azerbaijan H.E. Rsmli Rzayev, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Direktur Utama Istiqlal Fund Ahsanul Haq.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh Forum Kepala Kanwil Kemenag se-Indonesia, Rektor UIN Mataram Prof. Dr. Masnun Thahir, serta sejumlah pejabat Forkopimda NTB.***
