Home / Daerah

Jumat, 11 Juli 2025 - 23:00 WIB

Kodam IM dan Ombudsman Aceh Sepakat Perkuat Zona Integritas

Redaksi

Kodam IM dan Ombudsman Aceh Sepakat Perkuat Zona Integritas. Foto: Ist

Kodam IM dan Ombudsman Aceh Sepakat Perkuat Zona Integritas. Foto: Ist

Banda Aceh – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han)., menerima kunjungan sekaligus koordinasi kerja dari Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Aceh, Ibu Dian Rubianty, S.E. Ak., M.P.A., beserta jajaran, bertempat di Ruang Kerja Pangdam IM, Markas Kodam Iskandar Muda. Jum’at (11/7/25).

Kegiatan koordinasi kerja ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan keterbukaan, serta menjadi momen strategis untuk mempererat hubungan antara Kodam Iskandar Muda dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh. Tujuan utamanya adalah menjalin sinergi konkret dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Aceh.

Ombudsman RI sendiri merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dengan mandat utama mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh institusi negara dan pemerintah, termasuk instansi TNI dalam kapasitas dan kewenangan tertentu. Lembaga ini memiliki visi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan bebas dari praktik maladministrasi, dengan misi antara lain mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan layanan negara.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh Mendukung Penuh Pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi

Dalam sambutannya, Pangdam IM menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh beserta rombongan. Beliau menilai bahwa koordinasi kerja ini merupakan langkah positif dan strategis untuk membangun komunikasi serta kolaborasi dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kerja sama seperti ini sangat penting untuk menguatkan integritas kelembagaan. Kodam IM memiliki tanggung jawab moral dan institusional dalam mendukung terciptanya sistem pelayanan publik yang efisien dan adil, sesuai ruang lingkup tugas kami di wilayah Aceh,” ujar Mayjen TNI Niko Fahrizal.

Pangdam IM juga menegaskan bahwa Kodam Iskandar Muda sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan Ombudsman RI maupun lembaga lainnya demi memastikan pelaksanaan pelayanan publik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas pengabdian TNI kepada bangsa dan masyarakat.

Baca Juga :  Komisi III DPRK Minta Pemko Banda Aceh Anggarkan Dana untuk Perawatan Rusunawa

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Ibu Dian Rubianty, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pangdam IM dan jajaran. Dalam kesempatan tersebut, beliau menjelaskan bahwa kunjungan koordinasi kerja ini berkaitan dengan penguatan pelaksanaan program Zona Integritas di lingkungan Kodam IM, yang selama ini telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap reformasi birokrasi.

Selain itu, Ombudsman RI juga menyampaikan dukungan terhadap peran aktif Kodam IM dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam upaya perbaikan gizi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah yang masuk kategori rawan pangan.

“Melalui pertemuan koordinasi ini, kami berharap terbangun kolaborasi berkelanjutan antara Ombudsman dan Kodam IM dalam memastikan bahwa setiap proses pelayanan publik yang bersinggungan dengan masyarakat dapat berlangsung secara efektif, jujur, dan transparan,” ungkap Dian Rubianty.

Menanggapi hal tersebut, Mayjen TNI Niko Fahrizal menyatakan bahwa Kodam IM akan terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Ombudsman RI, terutama dalam mendorong terciptanya tata kelola pelayanan yang baik. Beliau menegaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas akan terus menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan Kodam IM.

Baca Juga :  Wali Kota Banda Aceh Teken MoU dengan Bupati Aceh Tenggara, Aceh Selatan, dan Aceh Barat

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki diri, membuka ruang kritik, dan menerima masukan konstruktif dari lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman. Karena pada akhirnya, keberhasilan tugas kami akan selalu dinilai dari dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandas Pangdam.

Dalam kegiatan koordinasi kerja ini turut hadir sejumlah pejabat utama Kodam IM, antara lain Asisten Intelijen Kasdam IM, Asisten Teritorial Kasdam IM, Kaajendam IM, Kakumdam IM, Waaster Kasdam IM, Wakapendam IM, dan perwakilan dari Rumkit TK. II IM. Sementara itu, dari pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh hadir pula ibu Ayu Parwamawati Putri, S.H., M.Kn. (Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan), bapak Muammar, S.Pd. (Kepala Keasistenan Pencegahan), ibu Siti Fauziah Husin, S.Pd., M.P.Fis. (Asisten Bidang Pencegahan), bapak Aulia Kamal Pasha, S.H. (Asisten Pemeriksaan), serta ibu Nurul Nabila, S.H. (Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan).

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Daerah

Pangdam IM Tinjau langsung Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S UNIFIL Yonif 114/SM di PMPP

Daerah

Kemenkum Aceh Salurkan Ratusan Paket Daging Kurban

Daerah

Bupati Mirwan Resmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Aceh Selatan, Warga Apresiasi Langkah Pemkab

Daerah

DPD PBN dan ASWIN Provinsi Aceh Doakan Jamaah Calon Haji: “Beutrok Neujak, Beutrok Bak Neuwo, Dua Boh Nanggroe Allah Peulara”

Daerah

Prajurit Lanud SIM Ikuti Olahraga Bersama dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-79

Daerah

Ketua TP PKK Aceh Lantik Pengurus Baru Langsa, Kader Diminta Aktif di Masyarakat

Daerah

Satgas Yonif 112/DJ Bawa Layanan Kesehatan ke Kampung Karubaga

Daerah

Pemkab Aceh Besar Salurkan 823 Ton  Beras ke Masyarakat