Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menegaskan bahwa perubahan di sektor publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus direspons melalui kepemimpinan adaptif, keberanian berinovasi, dan kemampuan membangun kolaborasi.
Pesan tersebut disampaikan Illiza saat berbagi pengalaman memimpin perubahan di lingkungan pemerintahan daerah kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026, Senin (10/8/2026).
Dalam ceramah bertajuk “Manajemen Perubahan Sektor Publik: Best Practice Memimpin Perubahan di Pemerintah Kota Banda Aceh” yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI, Illiza memaparkan sejumlah praktik perubahan yang dikembangkan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
“Perubahan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Dan perubahan dimulai dari kepemimpinan,” ujar Illiza.
Menurutnya, meningkatnya ekspektasi masyarakat, kompleksitas persoalan perkotaan, serta perkembangan teknologi menuntut ASN untuk tidak lagi bekerja dengan pola lama.
ASN, kata Illiza, harus mampu membaca perubahan, keluar dari zona nyaman, memanfaatkan teknologi, serta memastikan setiap kebijakan dan inovasi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Inovasi Harus Menjadi Budaya Kerja
Di hadapan peserta PKA yang berasal dari Aceh dan Sumatera Utara, Illiza memaparkan sejumlah praktik perubahan yang telah dikembangkan Pemko Banda Aceh.
Berbagai inovasi tersebut antara lain reformasi pengelolaan sampah berbasis kolaborasi serta pengembangan pelayanan publik dan pemerintahan digital seperti PUSING, Hari Yatim, DITSEN, SALEUM, payment gateway, e-Kinerja, e-Disiplin, hingga DigDoc.
Bagi Illiza, inovasi tidak boleh berhenti sebagai proyek atau program sesaat. Inovasi harus menjadi bagian dari sistem dan budaya kerja organisasi sehingga perubahan dapat terus berjalan meskipun tidak bergantung pada figur tertentu.
“Inovasi tidak boleh berhenti sebagai proyek. Inovasi harus masuk ke dalam sistem dan budaya kerja organisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dorong Pengembangan Potensi Lokal
Illiza juga mengangkat pengalaman Banda Aceh dalam mengembangkan potensi lokal melalui program “Banda Aceh Kota Parfum”.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong hilirisasi potensi minyak nilam, pengembangan UMKM, penguatan industri kreatif, serta pembangunan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan berbagai pihak.
Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah Banda Aceh Academy sebagai laboratorium parfum sekaligus inkubator bisnis yang didorong melalui kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Illiza, pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif. Pemerintah juga harus mampu membaca potensi daerah, mempertemukan berbagai kekuatan, dan membangun ekosistem yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
“Pemimpin perubahan harus mampu membaca potensi daerah, membangun ekosistem, dan menghubungkan berbagai pihak untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
Pejabat Administrator Harus Jadi Penggerak
Kepada peserta PKA, Illiza menegaskan bahwa pejabat administrator memiliki posisi strategis dalam memastikan perubahan benar-benar terjadi di lingkungan organisasi.
Pejabat administrator tidak cukup hanya menjadi pelaksana program dan kebijakan, tetapi harus tampil sebagai penggerak perubahan.
Untuk itu, sejumlah kapasitas perlu diperkuat, mulai dari kemampuan membangun budaya belajar (learning organization), menggunakan data dalam pengambilan keputusan, memperluas jejaring dan kolaborasi lintas sektor, hingga mengomunikasikan perubahan secara efektif kepada tim dan masyarakat.
Illiza menyebut empat kapasitas penting yang perlu dimiliki pemimpin perubahan, yakni transformational leader, learning organization, networking, dan effective communication.
“Perubahan bukanlah tentang siapa yang memiliki kewenangan terbesar, tetapi siapa yang mampu menggerakkan orang lain menuju tujuan yang sama,” tegasnya.
Peserta Didorong Membawa Praktik ke Daerah
PKA Angkatan I Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusjar SKMK LAN RI tersebut diikuti pejabat administrator atau pejabat eselon III dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Melalui sesi berbagi pengalaman tersebut, peserta tidak hanya memperoleh perspektif konseptual mengenai manajemen perubahan sektor publik, tetapi juga pembelajaran praktis mengenai penerapan perubahan dalam kebijakan, inovasi, dan tata kelola pemerintahan.
Illiza berharap pengalaman yang dibagikan dapat menjadi inspirasi bagi peserta untuk membawa semangat perubahan ke lingkungan kerja masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan perubahan birokrasi pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa banyak program yang dilahirkan, tetapi seberapa jauh perubahan tersebut mampu memperbaiki cara pemerintah bekerja dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor: Dahlan
