Banda Aceh — Pemerintah Provinsi Aceh terus memacu percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Fokus utama saat ini diarahkan pada penyelesaian Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar proses pemulihan berjalan terukur dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengatakan bahwa meskipun sempat menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Aceh telah mengoptimalkan pos anggaran kategori mendesak guna memastikan R3P tetap berjalan.
Hal tersebut disampaikan M. Nasir dalam rapat koordinasi bersama Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).
“Target awal R3P selesai pada 20 Januari, namun kita sesuaikan kembali menjadi 30 Januari mendatang. Kami fokus pada aspek teknokratik agar pemulihan pascabencana dapat berjalan secara terukur dan tepat sasaran,” ujar M. Nasir.
Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh telah memetakan kekuatan sosial dengan melibatkan 150 Civil Society Organization (CSO) serta 96 sektor privat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Keterlibatan tersebut diarahkan ke berbagai klaster pemulihan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.
Dalam kesempatan itu, M. Nasir juga berharap adanya dukungan dan fleksibilitas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam perbaikan infrastruktur vital seperti sungai dan jembatan, mengingat keterbatasan ruang fiskal daerah.
Sementara itu, Tim Leader SKALA, Petra Karetji, menjelaskan bahwa program SKALA dirancang bukan untuk menciptakan aktivitas baru, melainkan untuk mendukung penuh prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
“SKALA siap bekerja di belakang layar untuk mendukung strategi Pemerintah Aceh. Kami mengintegrasikan bantuan internasional dengan prioritas daerah agar penanganan pascabencana berjalan efektif,” ujar Petra.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Aceh dalam pengelolaan data, termasuk posisi Aceh yang kini menempati peringkat ke-8 nasional dalam pelayanan publik berdasarkan penilaian Kementerian PANRB.
Terkait pemulihan ekonomi pascabencana, Petra menyoroti potensi risiko sosial-ekonomi, seperti munculnya praktik tengkulak di tengah masyarakat. Meski pemulihan ekonomi tidak secara langsung menjadi mandat utama SKALA, pihaknya akan berkoordinasi dengan DFAT dan program SIAP SIAGA untuk melihat peluang dukungan lanjutan.
Dalam aspek mitigasi dan analisis pascabencana, SKALA telah melakukan uji coba analisis di Aceh Tamiang dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data. Selain itu, pemanfaatan platform Tilikan dan aplikasi SIGAP di tingkat gampong juga terus didorong sebagai sumber data lini depan.
Ke depan, terdapat pula potensi kolaborasi dengan sektor akademik, di mana sebanyak 210 mahasiswa STIS diharapkan dapat berkontribusi dalam pengumpulan data lapangan guna memperkuat akurasi intervensi pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana.
Editor: Dahlan
