Banda Aceh – Pemerintah Aceh resmi menerbitkan surat pemotongan anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk memperkuat pendanaan penanganan bencana banjir hidrometeorologi yang melanda sejumlah kabupaten/kota. Kebijakan ini disampaikan oleh Juru Bicara Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, Kamis (4/12/2025).
Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Sekda Aceh, M. Nasir, dan telah disampaikan kepada seluruh Kepala SKPA. Melalui Surat Nomor 300.2/18717, Pemerintah Aceh menegaskan perlunya penyesuaian alokasi anggaran agar pendanaan tanggap darurat, penanganan korban, perbaikan infrastruktur kritis, dan kebutuhan logistik dapat terpenuhi.
SKPA Wajib Potong Belanja Tidak Prioritas
Murthalamuddin menjelaskan bahwa surat tersebut mewajibkan seluruh SKPA melakukan rasionalisasi dan pemotongan belanja pada kegiatan yang tidak prioritas, tidak mendesak, serta tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik inti.
Besaran pemotongan diambil dari pagu belanja operasional dan belanja nonprioritas masing-masing SKPA. Setiap SKPA diminta menyampaikan rincian pemotongan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) paling lambat 5 Desember 2025 untuk proses penyesuaian dalam dokumen anggaran.
Dialihkan ke Belanja Tidak Terduga dan Penanganan Darurat
Dijelaskan bahwa seluruh dana hasil pemotongan akan diarahkan untuk memperkuat Belanja Tidak Terduga (BTT)serta kegiatan penanganan darurat bencana sesuai ketentuan perundang-undangan.
Surat tersebut juga menegaskan bahwa rasionalisasi harus dilakukan secara efektif tanpa mengganggu program-program strategis dan tetap menjaga kelancaran kinerja pelaksanaan masing-masing SKPA.
“Kebijakan ini merupakan langkah mendesak dan sementara guna memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar Murthalamuddin.
Pemerintah Aceh berharap kebijakan pemotongan anggaran ini dapat mempercepat respons bencana dan memastikan seluruh kebutuhan lapangan dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Editor: Dahlan
